Aset lainnya yang menjadi perhatian adalah rumah dinas di kawasan Wergu Wetan. Bangunan tersebut sudah lama tidak digunakan karena kondisi fisiknya dinilai tidak lagi memungkinkan untuk ditempati.
Marinda menyampaikan, pihaknya berencana mengusulkan penghapusan nilai bangunan dan tanah, sembari menunggu persetujuan pimpinan.
“Kalau dari bangunan fisiknya sudah tidak memungkinkan dimanfaatkan lagi. Kami rencananya mau menghapus nilai tanah dan bangunan, nunggu izin dari pimpinan,” ujarnya.
Meski bangunannya sudah tidak layak digunakan, lokasi rumah dinas tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi cukup besar. Letaknya berdekatan dengan Taman Krida, GOR Wergu Wetan, dan Balai Jagong yang menjadi kawasan aktivitas masyarakat.
Pemkab pun melihat peluang untuk menyewakan lahan tersebut kepada publik, dengan tetap berkoordinasi bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) karena berkaitan dengan kewenangan instansi tersebut.
“Itu potensial bisa disewakan ke publik. Karena di sampingnya itu ada Taman Krida yang akan dibangun jadi sangat potensial, tapi kita juga harus koordinasi dengan Disdikpora karena ini wewenang mereka,” paparnya.
Marinda menambahkan, jumlah aset milik Pemkab Kudus yang belum terinventarisasi maupun belum menjalani penilaian KJPP masih cukup banyak.
Karena itu, proses pendataan akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh aset tercatat secara administratif dan memiliki kejelasan status serta potensi pemanfaatannya.
Pemkab Kudus berharap, melalui inventarisasi tersebut, aset-aset yang selama ini terbengkalai dapat kembali dioptimalkan sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menambah pemasukan kas daerah. ***
