“Sidang berikutnya akan digelar 15 Februari 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi,” ungkapnya.
Sebagai informasi, dalam kasus dugaan tindak pidana pekerjaan tanah uruk pada pembangunan SIHT Kudus, ada 4 orang yang ditetapkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus sebagai tersangka.
Terdiri atas RKHA, SK, AAP, dan HY. Masing-masing dari tersangka memiliki perannya masing-masing.
RKHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan kewajibannya yang melekat sebagai PPK. Termasuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan estika profesi sebagai PA dan PPK sebagaimana diatur dalam Perpres dan Peraturan Kepala LKPP tentang pengadaan barang dan jasa.
Kemudian SK melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima dan memborongkan pekerjaan sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi atau kontrak. SK diduga melakukan praktik subkontrak ilegal yang menyebabkan pekerjaan tidak sesuai dengan standar.
Tersangka lainnya AAP berperan sebagai pemenang e-Katalog untuk pekerjaan tanah uruk. AAP diduga melakukan kerja sama ulang dengan pihak lain dengan nominal yang tidak sesuai dengan kontrak.
Lalu HY berperan sebagai konsultan perencana proyek tanah urug SIHT Kudus dalam kasus korupsi. Ia terbukti melakukan perencanaan dengan membengkakkan anggaran, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 5,29 miliar.***
