Samani menambahkan bahwa seluruh ketentuan seleksi saat ini tengah diproses oleh Pemkab Kudus. Salah satunya adalah pengajuan resmi seleksi terbuka ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebagai syarat utama pelaksanaan.
“Ini sudah melalui proses. Kini sudah pengajuan,” ujarnya.
Proses lebih awal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan yang terlalu lama setelah Sekda definitif selesai bertugas. Selain itu, setiap pengajuan seleksi terbuka wajib disertai pertimbangan teknis (pertek) dari BKN.
“Biar nanti kalau beliau sudah selesai, langsung terisi. Karena sekarang setiap ajuan-ajuan harus ada yang dapat pertek dari BKN. Kita tidak bisa ngawur,” tegas Samani.
Selain jabatan Sekda, Bupati Kudus juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah posisi strategis lain yang kosong, seperti Kepala Dinas PKPLH, Staf Ahli, serta Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus.
Bahkan, satu organisasi perangkat daerah (OPD) yakni BKPSDM Kudus belum memiliki kepala definitif meski seleksi terbuka telah selesai, karena masih menunggu surat tambahan sebagai dasar pelantikan.
“Menunggu surat itu, kita harus menunggu agar tidak menyalahi aturan,” pungkasnya. ***
