Selain menekan biaya, penggunaan fasilitas pemerintah dinilai mampu menciptakan kegiatan yang lebih sederhana tanpa mengurangi makna perpisahan bagi para siswa.
Dengan demikian, sekolah dapat tetap menggelar acara yang berkesan tanpa harus mengeluarkan anggaran besar.
Anggun menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi apabila terdapat sekolah yang mengabaikan imbauan tersebut dan menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Sebagian besar SMP di Kabupaten Kudus telah melaksanakan perpisahan. Kami selalu imbau agar dilaksanakan secara sederhana saja,” tambahnya.
Meski penggunaan gedung milik pemerintah tetap dikenakan biaya sewa, nominal yang dikeluarkan dinilai lebih ringan dibandingkan menyewa hotel atau gedung pertemuan swasta. Kondisi ini diharapkan dapat membantu meringankan beban orang tua siswa.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kudus telah menegaskan larangan penyelenggaraan acara perpisahan yang berlebihan di sekolah negeri mulai jenjang PAUD, SD, hingga SMP.
Jika tetap dilaksanakan, kegiatan tersebut harus bersifat sukarela, tidak memungut biaya yang memberatkan, serta disepakati bersama tanpa adanya unsur paksaan.
