Ditanya soal jalur afirmasi, pihaknya meminta harus ada tim verifikasi yang mengharuskan turun ke lapangan. Tim ini bertugas untuk melakukan survey langsung guna memastikan kebenaran kondisi keluarganya.
“Terkait jalur afirmasi untuk warga tak mampu, harus ada tim verifikasi langsung ke lapangan, jangan hanya verifikasi berdasarkan data saja. Jangan sampai beranggapan bahwa ketika telah masuk DTKS bisa dijadikan dasar otomatis masuk dalam jalur afirmasi. Karena keputusan ada di tim verifikasi usai melihat kondisi riil di lapangan. Hal tersebut untuk menghindari kecemburuan sosial,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala SMP 1 Jati, Kudus, Sumaryatun mengatakan bahwa pelaksanaan PPDB di sekolah yang ia pimpin berjalan dengan tertib dan lancar. Empat jalur untuk PPDB juga telah terpenuhi.
“Alhamdulillah lancar, untuk pendaftaran semua jalur telah mencapai 600 an orang lebih dari kuota yang kami terima sekitar 224. Sistem zonasi saat ini masih jalan terus, afirmasi 15 persen sudah terpenuhi, perpindahan orang tua baru 1 dari 11 kuota, dan jalur prestasi masih berjalan,” pungkasnya.***
