Selama melakukan penilaian, Halil menjelaskan akan ada dua indikator yang akan dinilai. Pertama ada indikator kondisi fisik lingkungan perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan kota. Kedua indikator pengelolaan lingkungan perkotaan atau non-fisik, yang meliputi institusi, manajemen, dan daya tanggap.
Lebih lanjut, indikator penilaian itu pun akan disesuaikan dengan administrasi yang dikirim DPKPLH Kudus ke Kementerian Lingkungan Hidup. Ini sebagai pembuktian bahwa apa yang dilaporkan akan di lihat secara langsung di lapangan untuk kemudian dinilai.
“Jadi kalau ada yang belum sesuai akan menjadi catatan dari tim untuk ditindaklanjuti kami,” ungkapnya.
Kabupaten Kudus sendiri nantinya dalam penilaian, akan berusaha menampilkan semua kelebihan yang dimiliki untuk dinilai. Tidak ada lokasi spesifik atau diunggulkan, semua diserahkan DPKPLH Kudus untuk dinilai oleh tim.
Namun menurut Halil, penilaian dalam hal pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) memiliki nilai paling tinggi dengan indikator lainnya. Pemkab Kudus sendiri dikatakan Halil sudah berbenah di dalam pengelolaan TPA yang ada, kendati sampai saat ini keadaan TPA masih overload.
“Kita sudah berupaya semaksimal mungkin mengurangi sampah dari sumbernya. Di tingkat rumah tangga sudah kita minta untuk memilah. Jadi yang dibuang ke TPA itu sampah yang sudah tidak bisa dipergunakan atau sudah tidak bernilai ekonomis,” jelasnya.
Untuk itu, Halil pun optimis piala Adipura bisa kembali ke Kudus di tahun 2022 ini. Setelah terakhir pada tahun 2018 lalu piala tersebut menjadi milik Kota Kretek. ***
