Rencananya, pada bulan November 2025, akan dibuka program magang mahasiswa UMKU di Bawaslu Kudus.
“Kami juga berharap mahasiswa dapat terlibat dalam KKN bertema desa anti politik uang, tentu dengan pendampingan dari Bawaslu,” ujarnya pada jajaran Ketua dan anggota Bawaslu Kudus.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kudus, Moh Wahibul Minan, menyatakan bahwa MoU ini adalah kelanjutan dari kesepahaman yang berakhir pada 2023 lalu.
“Kami berharap Bawaslu bisa hadir lebih dekat dengan mahasiswa, baik sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi maupun mitra dalam program magang dan penelitian,” tuturnya.
Kolaborasi ini tidak hanya sebatas MoU. Anggota Bawaslu Kudus, Naily Faila Saufa, menuturkan bahwa Bawaslu sedang menjalankan program Kajian, Penelitian, dan Survei tentang praktik politik uang.
“Kami berharap bisa melibatkan mahasiswa UMKU dalam kegiatan ini, agar tercipta generasi yang kritis dan berintegritas,” katanya.
Di akhir audiensi, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat sinergi dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, sosialisasi kepemiluan, riset bersama, hingga penguatan pengawasan partisipatif.
Semangat kolaborasi ini menjadi salah satu upaya bersama dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan demokratis.***
