“Uang yang sudah diserahkan ke tiap Pengkab, kemudian Pengkab mengembalikan sebagaian uang itu ke Imam, akadnya hutang,” terang Haris.
Meski begitu, JPU tetap menegaskan bahwa apa yang dilakukan Imam itu menyalahi aturan sebab menggunakan uang negara tidak sesuai regulasinya. Terlebih saat itu Pengkab olahraga Kudus sangat membutuhkan banyak anggaran untuk persiapan kompetisi olahraga.
Lebih lanjut Haris menyampaikan, total kerugian negara atas perbuatan Imam selama tahun 2021 hingga 2023 mencapai Rp 2,394 miliar. Dengan rincian, tahun 2021 senilai Rp 39,5 juta, tahun 2022 Rp 1,455 miliar, dan tahun 2023 dengan Rp 900 juta.
Sejauh ini Kejaksaan Negeri Kudus telah menerima uang pengembalian dari sejumlah pihak yang tersangkut dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut dengan total Rp 800 juta.
Selain itu ada pula mobil jenis Innova Venturer dan Daihatsu Xenia yang juga telah disita.
“Uang itu dari sejumlah pihak, ada dari penyedia jersei 75 juta rupiah, rekan pribadi Imam yang tidak ada hubungannya dengan KONI sebesar 75 juta rupiah (karena sebelumnya Imam membayar hutang menggunakan uang KONI), serta dari pihak lainnya,” jelas haris.
Atas perbuatan yang dilakukannya, terdakwa terancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.***
