Pengendalian Panganan Berpemanis: Demi Generasi Muda Merdeka dari Konsumsi Manis Berlebih

Foto Ilustrasi. (AI)

Regulasi menegaskan bahwa dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat wajib menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji. Dimana penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak, ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko munculnya penyakit tidak menular akibat mengonsumsi pangan yang mengandung gula, garam, dan lemak (pasal 194).  Setiap Orang dilarang pula melakukan penjualan atau peredaran pangan olahan termasuk pangan olahan siap saji yang melebihi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam dan lemak pada sarana pendidikan dan  tempat bermain anak (Pasal 195).

Sangat beralasan bahwa upaya melindungi, memerdekakan generasi muda, khususnya anak usia sekolah, dari konsumsi makanan/minuman berpemanis tinggi, ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, dalam bentuk penanggulangan penyakit tidak menular (PTM).

Perlu diapresiasi bahwa dalam regulasi turunan UU Kesehatan ini (khususnya UU no 17/2023 pasal 18, 94 dan 146) menugaskan Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan strategi nasional upaya pereventif/penanggulangan penyakit tidak menular (PTM) yang didalamnya upaya termasuk pencantuman informasi nilai gizi dan/atau batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak pada pangan olahan termasuk pangan olahan siap saji (Pasal 200).

Bacaan Lainnya

Termasuk memberikan tanggung jawab pada  Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota  untuk menetapkan dan melaksanakan ketentuan mengenai kawasan pangan rendah gula, garam, dan lemak. PemDa juga wajib melakukan pembinaan kepada pedagang penjualan makanan dan minuman yang berjualan di sekitar sekolah, termasuk pengawasan pangan pada industri rumah tangga, pangan olahan siap saji, makanan dan minuman yang disajikan pada tempat usaha, serta pangan jajanan anak sekolah di wilayahnya (Pasal 202).

Regulasi juga mengetengahkan pentingnya pelibatan pihak sekolah untuk bersama mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat hingga pada level fasilitasi kantin sehat atau pangan jajanan anak sekolah yang sehat, aman, bermutu, dan bergizi (Pasal 225).

Selalu saja, implementasi kebijakan akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dari serangkaian norma yang termaktub dalam regulasi ini, tantangan utama implementasi kebijakan akan bergantung adanya komitmen kuat dari tingkat pusat hingga daerah. Termasuk issue alokasi anggaran, dibutuhkan komitmen anggaran yang berkelanjutan untuk pengawasan, penegakan hukum program edukasi. Meski pengaturan ini berlaku efektif 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana disebutkan dalam pasal 1156, perlu segera diikuti dengan tindakan strategis memastikan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Kedua, aspek sosial ekonomi, dimana akses masyarakat terhadap Makanan/minumas Sehat di beberapa daerah, akses masyarakat terhadap makanan sehat masih terbatas. Harga makanan sehat yang relatif lebih mahal dan ketersediaan yang kurang, menjadi kendala.

Ketiga, promosi edukasi untuk meningkatkan kesadaran keluarga, terutama orang tua, mengenai bahaya konsumsi gula berlebih dan pentingnya mengadopsi pola makan sehat. Selain kemudahan aksesnya, tantangan kebiasaan konsumsi makanan dan minuman manis telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, sehingga sulit untuk mengubah kebiasaan ini dalam waktu singkat. Tentu hal ini dikarenakan Kurangnya kesadaran terutama orang tua, menyadari dampak buruk konsumsi gula berlebih terhadap kesehatan.

Demikian halnya pula, mendesak untuk membuat lingkungan sekolah yang mendukung perilaku makan sehat. Memastikan ketersediaan makanan dan minuman sehat di kantin sekolah, melarang penjualan makanan dan minuman manis di sekitar sekolah, dan mengadakan program edukasi gizi di sekolah adalah upaya terbaik untuk memastikan anak usia sekolah merdeka dari pangan bepemanis tingi.

Tentu hal ini perlu dilakukan dengan kolaborasi satuan pendidikan, satuan kesehatan setempat dan juga masyarakat lingkungan sekolah. Pemerintah daerah mutlak ikut memusatkan perhatian dan berperan aktif dalam mendukung implementasi kebijakan di tingkat lokal agar pengendalian panganan berpemanis berjalan efektif demi lahirnya generasi muda yang merdeka dari konsumsi manis berlebih.

R Mochtar Mahendrata Kusumasastra, S.IP, MPH

Peminat Kebijakan dan Hukum Kesehatan