“Karena dari pengadaan kemarin (PPPK Tahun 2024) ada yang keluar jadi PPPK penuh waktu, jadi ada kekosongan di salah satu OPD, nanti diputer (dilakukan pemerataan) biar imbang di OPD-nya,” terangnya.
Winarno juga membeberkan bahwa 3.313 tenaga non ASN tersebut akan diajukan menjadi PPPK paruh waktu. Yang artinya, mereka akan berkerja di instansi pemerintah dengan gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pengajuan menjadi PPPK paruh waktu direncanakan usai penyerahan SK PPPK penuh waktu pada Oktober 2025 mendatang. Setelah itu, tenaga non ASN yang diusulkan menjadi PPPK paruh waktu akan dilakukan migrasi non ASN.
“Untuk gajinya sama dengan yang diterima sebelumnya, tapi pengajuan (PPPK) paruh waktu akan diajukan untuk mendapatkan NIP (Nomor Induk Pegawai),” tandasnya.
Pihaknya pun meminta agar pegawai non ASN bersabar menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait dengan nasib mereka selanjutnya. Pemkab Kudus akan berupaya mengakomodir dan memfasilitasi semaksimal mungkin. ***
