Meski demikian, RDF yang sudah diproduksi tetap bisa dimanfaatkan oleh pihak industri.
“Selama menunggu kontrak, RDF tetap bisa diambil secara on the spot. Mekanisme pembayarannya menyusul setelah kontrak ditandatangani,” katanya.
Di sisi lain, Pemkab Kudus juga tengah menyiapkan rencana pengembangan fasilitas RDF di beberapa wilayah.
Saat ini, fasilitas RDF baru tersedia di wilayah timur, sehingga diperlukan penambahan titik di wilayah barat, utara, tengah, dan selatan.
“Kami menargetkan minimal ada tiga titik RDF baru agar distribusi sampah lebih merata dan tidak terpusat di satu lokasi,” ungkapnya.
Namun, kendala utama yang dihadapi adalah ketersediaan lahan. Untuk itu, Pemkab Kudus tengah mengkaji berbagai skema investasi.
“Kami belum punya lahan di titik-titik tersebut. Maka sedang kami pertimbangkan apakah dibuka untuk pihak ketiga atau menggunakan model kerja sama tertentu,” tambahnya.
Menurut Sulistyowati, pengembangan RDF bukan hanya bertujuan mengurangi volume sampah, tetapi juga mendukung transisi energi bersih serta mendorong ekonomi sirkular di daerah.
“Target kami bukan sekadar mengolah sampah, tetapi menjadikannya sumber energi alternatif. Dengan dukungan pemerintah pusat, swasta, dan potensi mitra internasional, RDF bisa menjadi solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kudus,” pungkasnya.***
