Usaha lain untuk mengembangkan UMKM lokal, lanjut Hendi, perlu adanya campur tangan lebih jauh oleh Pemkab Kudus.
Pemerintah daerah dikatakan Hendi harus memberi pelatihan kepada para pelaku usaha. Baik itu mengenai cara pengemasan produk yang tepat, maupun kualitas produknya.
“Jadi produk mereka tidak hanya di wilayah toko daring (daerah) yang pembeliannya maksimal 200 juta, tapi bisa naik ke katalog lain hingga bisa ikut di katalog nasional,” terang Hendi.
Dengan segala macam upaya dari Pemkab itu, Hendi mengingatkan kepada para pelaku usaha untuk tidak memainkan harga.
Ketika produk mereka mulai mendapat banyak pelanggan dan dikenal, harga produk tidak lantas langsung dinaikkan tanpa memperhatikan kualitas produk yang dijual.
Hal semacam itu dikatakan Hendi bisa menghilangkan rasa kepercayaan pembeli seperti instansi pemerintah maupun pembeli swasta.
“Menaikkan harga boleh-boleh saja, tapi harus pelan-pelan, harus sesuai situasi (kualitas terjamin dan bisa memenuhi pesanan),” jelas Hendi.
Di sisi lain, sejauh ini Hendi menjelaskan bahwa secara nasional belanja barang dan jasa produk lokal mengalami peningkatan.
Sesuai Intruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, belanja produk lokal mencapai 91 persen di akhir tahun 2023.
Kemudian UMKK yang tegabung dalam katalog nasional juga semakin mencapai target pemerintah pusat. Pun produk UMKK yang masuk di katalog, dari target 5 juta produk, sekarang sudah ada sejitar 7,6 juta produk yang tayang di katalog.
“Transaksi lewat katalog ini juga mencapai 195 triliun rupiah, artinya sudah banyak pemerintah daerah maupun kementerian yang terlibat dalam transaski melalui online katalog,” jelas Hendi.***
