“Karena di dalam Undang-Undang (soal pendirian) bangunan ada yang menyatakan di dalam membangun gedung itu (apabila) melanggar Undang-Undang dan merusak tetangga itu bisa dikenakan pidana,” tandasnya.
Sedangkan, pelaporan kepada Kades Kramat Budi Himawan diajukan lantaran diduga telah menyalahgunakan wewenang. Dimana, surat persetujuan yang seharusnya ditandatangani oleh tetangga di area gedung The Sato Hotel, justru hanya ada tanda tangan Kades yang diajukan dalam IMB yang kedua.
“Penggugat dan tetangga yang lain tidak pernah dimintai persetujuan mengenai surat izin, (padahal) syaratnya ada persetujuan tetangga, tidak tahu ternyata di situ persetujuan itu ditanda tangani oleh kepala desa atas nama Budi Himawan,” paparnya.
Agus menegaskan bahwa tetangga tidak pernah dimintai surat persetujuan dan hanya kepala desa yang memberikan tanda tangan pada surat tersebut. Sehingga, dokumen tersebut dinilai cacat dan tidak sah.
“Dan di situ (surat persetujuan yang ditandatangani kades) ada tulisan kecil masih dalam sengketa. Ada dua kesalahan, ditanda tangani kepala desa dan ada tulisan kecil masih dalam sengketa,” tuturnya.
Lalu, pemohon atas nama Sri Endang Susilowati mengatakan tidak dalam sengketa. Padahal, saat itu kondisi masih dalam perkara sengketa yang belum ada putusan dari pengadilan. Namun, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus meloloskan dan mengeluarkan IMB kedua.
“Dengan munculnya IMB kedua ini disayangkan karena setiap lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah setiap menerbitkan asas kehati-hatian, ini dilanggar. Kok dibiarkan lolos, ini berarti kan ada unsur kesengajaan,” ujarnya. ***
