Meski demikian, Abdul Mu’ti menegaskan seluruh pelaksanaan MBG tetap harus memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah, mulai dari kualitas gizi, keamanan pangan, hingga sistem pengawasan.
“Walaupun nanti sebagian bisa melalui sekolah, semuanya tetap dalam koordinasi dan supervisi pemerintah,” tegasnya.
Terkait kriteria penerima manfaat, ia menyebut pemerintah masih menyusun parameter teknis yang akan digunakan. Namun, prinsip utamanya adalah memberikan prioritas kepada sekolah yang memiliki tingkat kebutuhan lebih tinggi.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Mu’ti juga mengklarifikasi pernyataannya yang sebelumnya menyebut 43 juta guru menginginkan program MBG dilanjutkan. Ia mengakui terjadi kekeliruan penyebutan saat menyampaikan data kepada publik.
“Kalau kemarin saya menyampaikan 43 juta guru, mohon maaf saya menyampaikan informasi yang keliru. Yang benar adalah 43 juta murid minta supaya MBG dilanjutkan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, dukungan tersebut berasal dari sekitar 43 juta murid atau sekitar 80,9 persen penerima manfaat program. Data tersebut diperoleh dari sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang kini telah terintegrasi dengan data penerima MBG.
“Data penerima MBG sekarang terintegrasi dengan Dapodik. Jadi muridnya ada di mana saja, by name, by address, sekolahnya mana saja, itu kami punya,” ungkapnya.
Selain data administrasi pendidikan, pemerintah juga menghimpun berbagai masukan dari penelitian perguruan tinggi dan lembaga lain untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut.
Dengan perubahan sistem yang tengah dikaji, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta didik yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.***
