Lebih lanjut, Prof Muti menyampaikan bahwa sekolah-sekolah yang sudah tidak memungkinkan untuk digunakan kembali akan dibangun ulang.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang relokasi bagi sekolah yang rusak parah dan berada di lokasi yang dinilai tidak aman untuk kegiatan belajar mengajar.
“Sementara sekolah yang belum bisa ditempati, anak-anak akan menggunakan fasilitas umum, mungkin di puskesmas, tempat ibadah atau lainnya untuk kegiatan belajar mengajar,” jelasnya.
Hingga saat ini, Kementerian Dikdasmen telah membangun 54 unit tenda yang dapat digunakan sebagai ruang belajar sementara.
Tercatat sekitar 4.000 satuan pendidikan di tiga provinsi terdampak bencana, dengan pendataan yang masih terus diperbarui karena beberapa wilayah belum dapat dijangkau akibat kerusakan parah.
“Pendataan sekolah terdampak masih terus kita update, bahkan ada yang sudah siap 5 Januari juga ada yang 12 Januari 2026 untuk melangsungkan pembelajaran,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Dikdasmen akan menerapkan kurikulum darurat di daerah terdampak bencana Sumatera–Aceh.
Prof Muti menekankan bahwa kurikulum tersebut bersifat fleksibel dan adaptif, dengan skenario penerapan selama tiga bulan, satu tahun, hingga tiga tahun.
“Yang terpenting anak-anak tetap belajar meskipun tidak mengenakan seragam dan sebagainya,” pungkasnya. ***
