“Kalau Desa Tangguh Bencana lebih fokus pada tingkat desa, sedangkan FPRB ini cakupannya kabupaten dan anggotanya berasal dari organisasi yang ada di tingkat kabupaten,” katanya.
Pihaknya berharap forum ini tidak sekadar menjadi wadah diskusi, tetapi mampu menghasilkan program kerja yang realistis, singkat, padat, serta dapat dilaksanakan dengan anggaran yang ada.
Dalam sesi diskusi, Mundir juga menyoroti tantangan mitigasi bencana di Kudus, seperti banjir akibat pendangkalan sungai dan penyumbatan drainase.
Ia mencontohkan bahwa keberadaan kolam retensi di Jati seluas lima hektare terbukti sangat efektif dalam mengurangi risiko banjir.
“Kolam retensi di Jati ini dampaknya besar sekali, bisa mengurangi banjir dalam waktu cepat. Selain itu, kita juga terus melakukan kegiatan pembersihan sungai dan drainase untuk mencegah genangan,” ungkapnya.
BPBD Kudus berharap melalui FPRB ini, kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana semakin meningkat, serta sinergi antar pihak dapat memperkuat sistem mitigasi dan respons bencana di Kabupaten Kudus.***
