Mahasiswa turut menyoroti pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Mereka meminta evaluasi terhadap penggunaan anggaran tersebut sekaligus mendorong pemerintah pusat memperluas kebijakan pemanfaatannya.
Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kesejahteraan guru, penyediaan beasiswa daerah, serta penguatan riset dan inovasi.
Isu lingkungan juga menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Mahasiswa mendesak Pemkab Kudus menghentikan pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal dan melakukan langkah pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi.
Tuntutan terakhir ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus. Mahasiswa meminta seluruh agenda, rapat, pembahasan kebijakan, hingga hasil keputusan DPRD dibuka secara transparan kepada publik.
“Kami ingin ada keterbukaan informasi yang lebih luas sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pengambilan kebijakan yang dilakukan DPRD,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa secara tertib dan kondusif. Menurutnya, seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
“Kami mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berlangsung dengan baik. Semua masukan dari mahasiswa akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai kewenangan yang ada,” kata Sam’ani.
Ia menambahkan, beberapa tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat akan disampaikan melalui jalur resmi sebagai bentuk tindak lanjut dari aspirasi yang berkembang dalam dialog tersebut.
“Aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan kami teruskan melalui surat resmi agar dapat menjadi perhatian dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,” pungkasnya.***
