Sementara itu, Pps. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus, S. Karuniaekawati menjelaskan, untuk penjaringan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memang harus ada pertemuan antara dokter dan pasien yang tidak bisa diwakilkan.
Namun ada beberap cara lainnya, apabila paisen tersebut memang tidak bisa datang ke rumah sakit untuk bertemu dengan dokter. Pertama, dokter penanggungjawab pasien harus melakukan iter atau resep dapat diulang.
“Jadi nanti resep itu bisa untuk menebus obat untuk dua kali, jadi tidak harus datang atau copy resep. Tapi tidak semua obat bisa dilakukan iter, dan tidak semua rumah sakit bisa. Yang bisa itu seperti di Rumah Sakit Aisiyah,” katanya.
Lalu, bisa pula dokter penanggungjawab pasien (DPJP) itu mengeluarkan surat keterangan, yang menyatakan bahwa pasien tidak bisa melakukan perekaman atau fingerprint karena ada alasan tertentu, seperti kondisinya sedang mengamuk.
“Atau bisa gak usah melakukan perekaman kalau kondisinya itu tidak bisa perekaman, seperti alat fingerprint-nya error,” tambahnya.
Kemudian, bisa juga dengan dokter melakukan program rujuk balik (PRB) ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Dimana, FKTP akan meresepkan onat, dan obat itu nanti akan masuk ke PRB dari dokter di FKTP. ***
