Namun, rencana tersebut belum menjadi ketentuan final karena masih terdapat pertanyaan dari kalangan agen mengenai tanggung jawab penyediaan tabung dan sistem pembayarannya.
“Masih wacana. Agen juga mempertanyakan kalau harus meminjamkan tabung, siapa yang membayar dan bagaimana mekanisme pembayarannya,” ungkapnya.
Sementara menunggu kepastian mekanisme baru, KDKMP yang sudah berjualan masih menjalankan pola distribusi seperti pangkalan pada umumnya. Koperasi menggunakan modal sendiri untuk menyediakan tabung dan melakukan pengisian ulang melalui agen pemasok.
Dari sisi tempat usaha, sebagian koperasi juga belum menempati gedung permanen karena pembangunan maupun peresmian bangunan belum rampung. Beberapa di antaranya sementara memanfaatkan ruang serbaguna dan fasilitas milik pemerintah desa.
Sonhaji menegaskan, bertambahnya jumlah pangkalan melalui KDKMP tidak otomatis membuat pasokan elpiji bersubsidi di Kabupaten Kudus meningkat. Sebab, kuota yang tersedia sudah ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi hingga dibagi kepada agen dan pangkalan.
Dengan masuknya koperasi sebagai pangkalan baru, alokasi elpiji akan diambil dari kuota agen yang menaunginya sehingga jatah pangkalan lama berpotensi mengalami pengurangan.
“Kuotanya tetap segitu. Kalau ada pangkalan baru, termasuk KDKMP, jatahnya diambil dari alokasi agen. Berarti pangkalan-pangkalan lama yang berada di bawah agen itu bisa berkurang jatahnya,” terangnya.
Di sisi lain, keberadaan KDKMP sebagai pangkalan resmi diharapkan membantu masyarakat memperoleh elpiji 3 kg sesuai harga eceran tertinggi (HET). Di Kudus, harga pembelian di pangkalan maupun KDKMP disebut berada di kisaran Rp 18 ribu per tabung. ***
