Terlebih seperti yang telah terjadi di Kudus, ada beberapa oknum kepala desa yang harus menanggalkan jabatannya karena terjerat kasus korupsi dana desa. Kejadian itu pun diminta Hartopo untuk tidak diikuti pihak lainnya.
“Makanya itu (korupsi) bisa ada karena ketidaktahuan atau memang ada unsur kesengajaan. Makanya kalau ada ketidaktahuan, harus ada studi banding, belajar lagi,” terangnya.
Di samping itu, selama ini Pemkab Kudus sendiri sudah sering memberikan imbauan agar tidak adanya korupsi di tingkat desa. Pembinaan kepada semua kepala desa sudah sering dilakukan lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Hartopo berharap, imbauan yang diberikan tidak hanya sekadar seremonial semata. Namun bisa dipelajari dan dilaksanakan.
“Jangan hanya briefing, terus dilakukan. Jangan. Harus benar-benar dimaknai,” tegasnya.
Di samping itu, pihaknya juga mengingatkan agar semua kepala desa di Kudus bisa mengelola keuangan desa sesuai undang-undang yang berlaku. Sehingga potensi penyelewengan dan korupsi bisa ditekan. Kepala desa juga harus memiliki komitmen untuk memantau dan memonitor pengelolaan keuangan. ***
