Sebab masuk dalam RKPD, TKGS dikatakan Masan bisa ditambah. Namun apabila tidak masuk dalam RKPD, pihaknya menegaskan bahwa tunjangan tidak bisa diberikan.
“Kalau ada di RKPD itu bisa (dianggarkan). Satu contoh di TKGS, dari 9 bulan itu bisa ditambah,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan akan mengecek terkait anggaran untuk marbot, khatib, hingga imam masjid di 2024.
“Coba saya lihat dulu, karena iya, KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) baru kita sahkan, baru kita tandatangani, nanti ada di Banggar,” kata Hartopo.
Pihaknya menjelaskan, dalam KUA PPAS tersebut anggaran masih secara global dan belum terbagi bagi. Untuk itu, Hartopo belum mengetahui secara pasti, apakah anggaran untuk tunjangan tersebut sudah masuk dalam pembahasan anggaran atau belum.
“Ketika pembahasan nanti baru muncul, KUA PPAS kan secara global, anggaran secara global, belum terbagi-bagi, PPA (Perencanaan Program dan Penganggaran) belum ada,” jelas Hartopo.
Meski begitu, Hartopo menegaskan bahwa janji politik yang diusungnya saat maju dalam Pilkada 2018 harus terus dilanjutkan dan jangan sampai putus.
Kelanjutan program unggulan pun telah dititipkan kepada pimpinan DPRD Kudus untuk terus dikawal dan dilanjutkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Kudus setelah Hartopo purna tugas jadi bupati.**
