Yorisa juga menyoroti penyalahgunaan kemajuan teknologi sebagai faktor yang sering memicu perilaku kekerasan, terutama kekerasan seksual berbasis gender online (KBGO). Banyak kasus di mana gambar-gambar vulgar disebarkan oleh orang lain karena suatu alasan, yang sering kali disertai dengan ancaman terhadap korban sehingga mereka tidak berdaya.
“Peran keluarga menjadi sangat penting. Keluarga harus bisa memastikan pergaulan anggota keluarganya, sehingga tidak terjerumus pada hal-hal negatif,” pungkasnya.
Di lain sisi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara juga mencatat peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2023 hingga 2024.
Hesti Prihandari, dari Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Jepara, mengatakan bahwa hingga bulan kelima tahun 2024, ada penambahan lima kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah umur.
“Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jepara relatif tinggi dibandingkan kabupaten lain,” ujar Hesti kepada wartawan.
Menurut Hesti, jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jepara mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, traficking, eksploitasi, penelantaran, KDRT, kekerasan berbasis gender online (KBGO), dan pelecehan seksual. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual mendominasi kasus-kasus yang terjadi di Jepara.
Tingginya kasus kekerasan tersebut membuat Menteri Sosial RI Tri Rismaharini turun ke Polres Jepara pada pertengahan Juli 2023 lalu. Kedatangannya bertujuan memberikan motivasi dan bantuan Atensi kepada anak korban rudapaksa di bawah umur. (***)
