Jaringan Penyalahgunaan Subsidi dan Tambang Ilegal di Jateng Terbongkar, Nilainya Tembus Rp 50 Miliar

Sejumlah alat berat disita polisi dari sejumlah kabupaten di Jawa Tengah salah satunya di Kudus. (Foto: Istimewa)

Gas hasil pemindahan tersebut kemudian dijual kembali sebagai LPG nonsubsidi untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga.

Sementara itu, dalam perkara pertambangan ilegal, polisi mengungkap tujuh kasus dengan delapan tersangka. Pengungkapan dilakukan di wilayah Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, Kendal dan Kudus.

Dari sejumlah lokasi tersebut, petugas menyita 14 unit dump truck dan 10 alat berat yang diduga digunakan untuk aktivitas pertambangan tanpa izin.

Bacaan Lainnya

Aktivitas ilegal tersebut meliputi penambangan tanah uruk, pasir, batu, hingga batu belah tanpa mengantongi izin yang sah. Polisi juga menemukan kegiatan penambangan yang tetap berlangsung meskipun masa berlaku izin operasi produksi telah berakhir.

Para pelaku diduga menggunakan alat berat untuk menggali material tambang, kemudian mengangkut dan menjualnya menggunakan dump truck.

Bahkan dalam beberapa kasus, aktivitas penambangan dilakukan pada malam hari menggunakan alat berat. Pada siang hari, kegiatan dilanjutkan secara manual untuk menghindari pengawasan petugas.

Atas berbagai pengungkapan tersebut, para tersangka dijerat dengan ketentuan hukum sesuai tindak pidana yang dilakukan.

Untuk perkara pertambangan ilegal, tersangka dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Sementara itu, pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 60 miliar.

Roy menegaskan, penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku yang menjalankan praktik penyalahgunaan subsidi di lapangan. Pihak perusahaan yang terbukti menggunakan atau menerima manfaat dari BBM maupun LPG subsidi hasil penyalahgunaan juga berpotensi diproses secara hukum.

“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,” tegasnya.***