Jadi Tersangka Kasus SIHT, Kepala Dinas di Kudus Tetap Dapat Gaji

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati. (NILA)

“Kita tunggu saja proses kasusnya seperti apa sampai inkrah dulu,” Winarno menegaskan.

Saat ini, jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian, dan UKM Kudus dalam kondisi kosong. Winarno menyebut bahwa pihaknya tengah mengajukan alternatif nama pejabat kepada PPK.

“Kami tetap mengajukan alternatif kepada pppk, tiga nama (pejabat) dari luar disnaker. Untuk saat ini, (jabatan kepala disnaker) masih kosong,” tandasnya.

Bacaan Lainnya

Sebelumnya diberitakan, penetapan RKHA dan SK sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan SIHT, disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus, Henriyadi W Putro pada Selasa, 4 Maret 2025.

Penetapan tersangka berdasarkan surat penetapan nomor R-03/M.3.18/Fd.2/03/2025 tanggal 4 maret 2025 untuk tersangka SK dan surat nomor R-04/M.3.18/Fd.2/03/2025 untuk tersangka RKHA.

Atas perbuatan kedua tersangka, diduga melanggar pasal primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ***