“Rencana sekitar 5 orang yang kami undang untuk mengikuti sidang, dari unsur perangkat desa dan warga,” imbuh dia.
Diberitakan sebelumnya, Suroto diduga telah melakukan tindak pidana korupsi APBDes yang bersumber dari pengelolaan lelang tanah bondo desa dan tanah bengkok perangkat yang kosong di tahun 2020, 2021, dan 2023 sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 408,3 juta.
Dari hasil audit tersebut, BPKP mendapati kerugian negara yang ditimbulkan oleh tersangka sebesar Rp 408.300.000.
Atas perbuatannya itu, Suroto dijerat dengan pasal 2 ayat 1 jungo pasal 18, UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan subsider pasal 3 ayat 1 junto pasal 18 pada undang-undang yang sama.***
