Diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Kudus.
Diduga, UM melakukan penyimpangan dalam tiga sektor, yaitu pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan uang hasil lelang sewa tanah kas desa.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp571.245.878.
Atas perbuatannya, UM terancam dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, atau Pasal 8 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kudus, Adi Sadhono, menyatakan bahwa pihaknya telah meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk melakukan kajian terkait pemberhentian sementara UM.
Hal ini mengacu pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2019, yang memungkinkan pemberhentian sementara untuk memperlancar proses penyidikan.***
