PK yang dilakukan atas hasil PK dikatakan Budi merupakan hal yang aneh. Seharusnya keputusan membatalkan dan mencabut IMB Hotel Sato harus ditindaklanjuti, tidak bisa dihentikan meskipun ada PK terhadap PK.
“Ini terkait hukum administrasi, kalau IMB-nya sudah dicabut ya penegakan Perda harus jalan,” tegas Budi.
Sementara ini, dirinya memilih untuk menunggu keputusan MA atas pengajuan PK terhadap PK. Setidaknya PK kedua tersebut sudah diajukan pada 27 Mei 2024 lalu.
“Dalam hal ini kami menunggu keputusan MA yang sampai saat ini belum ada jawaban,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Setda Kabupaten Kudus, Adi Susatyo mengatakan, dari informasi yang diterimanya, PK terhadap PK yang diajukan Hotel Sato saat itu berdasarkan nofum baru yang dimiliki pihak hotel.
Kemudian mengenai Hotel Sato yang masih beroperasi, Adi mengungkapkan bahwa yang dicabut adalah IMB, sementara Nomor Induk Berusaha (NIB) belum dicabut.
NIB dikatakan Adi merupakan izin melalui OSS (Online Single Submission) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta.
“NIB itu merupakan bukti legal atas kegiatan usaha Hotel Sato,” ujar Adi.
“Kami sudah berkoordinasi secara tertulis dengan BKPM pusat mengenai NIB Hotel Sato, tapi sampai saat ini belum ada jawaban,” terangnya.
Adi menegaskan bahwa saat ini pencabutan IMB Hotel Sato Kudus telah dilakukan Pemkab Kudus, tapi untuk NIB masih menunggu jawaban dari BKPM pusat.
“Keputusan pengadilan tentang IMB yang harus dicabut sudah kita laksanakan, tapi untuk NIB, kami menunggu jawaban dari BKPM,” terangnya.***
