“Pekerjaan tahap pertama akan dimulai minggu depan dengan membangun empat gedung produksi. Kami menggunakan mekanisme e-katalog untuk memastikan bahwa prosesnya lebih transparan dan efisien,” jelas Rini.
Tahap pembangunan ini ditargetkan selesai dalam 90 hari, dengan harapan seluruh gedung bisa rampung pada pertengahan Desember 2024. Rini juga menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi ketat dengan kejaksaan untuk memastikan tidak ada celah dalam kontrak kerja yang dapat disalahgunakan.
“Kami selalu berhati-hati dalam setiap tahapan proyek ini, mulai dari penyiapan data hingga penghitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Semua harus dilaksanakan dengan teliti agar tidak terulang kesalahan tahun lalu,” tegasnya.
Polemik dugaan korupsi dalam proyek SIHT ini memang menambah beban bagi pemerintah daerah. Meski demikian, Disnaker Kudus berkomitmen untuk tetap menjalankan proyek tersebut sesuai dengan perencanaan awal dan memantau setiap progres yang ada.
Dalam penyelidikan yang berjalan, Kejari Kudus juga menemukan adanya kejanggalan dalam mekanisme pelaksanaan proyek. Pekerjaan tanah urug yang seharusnya dikerjakan langsung, diduga dikerjasamakan dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan PPK.
Selain itu, harga satuan tanah urug yang seharusnya bernilai Rp 212.000 per meter persegi, ternyata dipangkas hingga tersisa Rp 72.000. Pengurangan anggaran ini diduga dilakukan oleh oknum yang terlibat dalam pengerjaan proyek.
Kejaksaan berjanji akan menuntaskan penyelidikan ini secepatnya agar kejelasan mengenai dugaan korupsi di proyek SIHT dapat segera diketahui. (***)
