Sehingga keberadaannya sangat bertentangan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa : Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya Kerugian Keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional.
“Sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat, Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara.
“Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian Negara. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa perkara bersangkutan (berkenaan dengan kompetensi relatif pengadilan),” ujarnya.
Pelaksanaan hibah atas keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kudus kepada KONI Kudus adalah merupakan suatu kegiatan keperdataan yang disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan objek yang dihibahkan tersebut telah terputus dan bukan lagi merupakan keuangan negara milik Pemerintah Kabupaten Kudus.
“Tetapi sudah berupah kepemilikan menjadi keuangan KONI Kabupaten Kudus, sehingga jika terdapat penyelewengan atas keuangan KONI tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana dalam ranah Pidana Umum
(PIDUM) dan bukanlah ranah Pidana Khusus atau dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi,” bebernya.
Jika terdapat beberapa kewajiban menyangkut tindakan pelaporan atau sejenisnya kepada pihak pemberi hibah pasca NPHD ditanda tangani, maka hal demikian adalah merupakan kegiatan administratif yang apabila terjadi kesalahan atas hal tersebut, tentu merupakan suatu bentuk maladministrasi, dan sanksinya pun tentu sanksi
administratif.
Dengan demikian tidaklah benar jika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang memaksakan untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan Terdakwa Imam Triyanto, oleh karena azas keterbatasan kewenangan relatif pengadilan untuk mengadili, atau dengan kata lain sebenarnya perkara ini seharusnya diproses oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam koridor dugaan tindak pidana umum (Pidum).
“Misal saja dugaan penggelapan atau apa sajalah kira-kira dan KONI Kudus adalah hanya merupakan lembaga atau badan yang duduk sebagai mitra pemerintah yang bertugas melaksanakan tugas memajukan serta meningkatkan kualitas olah raga di wilayah Kabupaten Kudus, dan bukan merupakan sebuah instansi yang mengelola keuangan Negara dalam hal ini uang milik pemerintah Kabupaten Kudus,” tandasnya. (***)
