Dugaan Korupsi Pekerjaan Tanah Uruk di SIHT Kudus Naik ke Penyidikan, 20 Saksi Sudah Diperiksa Kejakasaan

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, Henriyadi W Putro. (Nila/Zonanews.id)

Kejaksaan Negeri Kudus dikatakan Henriyadi memiliki target kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pekerjaan tanah uruk di SIHT bisa selesai di bulan September 2024 ini. Sebab setelah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kesiapan BPK mengeluarkan hasil penyelidikannya pada bulan Oktober 2024.

“Insyaallah Oktober bisa merangkum ini semua, kalau ada potensi-potensi (kerugian negara) semua kita siapkan,” terangnya.

Sementara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Kudus mengatakan bahwa kerugian atas kasus ini masih dihitung BPKP. Hal itu pun sudah dikoordinasikan Kejari Kudus beberapa minggu lalu dan terus dilanjutkan.

Bacaan Lainnya

Diberitakan sebelumnya, pada Senin, 19 Agustus 2024 Kantor Disnakerperinkop-UKM yang berlokasi di Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kudus digeledah Kejari Kudus. Kepala Disnakerperinkop-UKM serta beberapa pihak yang terlibat dalam pekerjaan tanah uruk di SIHT diperiksa tim penyidik Kejari hingga sore di Kantor Kejari Kudus.

Kasi Intel Kejari Kudus, Wisnu Ngudi Wibowo menyampaikan bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan SIHT terhadap paket pekerjaan anak uruk pada Disnakerperinkop-UKM Kabupaten Kudus tahun 2023.

“Untuk memperkuat dugaan, kami selaku penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang, berupa dokumen-dokumen, PC, laptop, dan handphone dari beberapa pihak,” ungkap Wisnu di hari pertama pemeriksaan.***