Ketiga lokasi tersebut berupa tempat pemakaman umum, sendang, serta sebagian ruas jalan menuju kawasan Makam Sunan Muria. Rima menegaskan, pengajuan jalan tersebut tidak mencakup seluruh ruas.
“Setelah kami survei ke lokasi, di Desa Colo itu ada tiga, yaitu tempat pemakaman umum, sendang, dan jalan yang menuju Sunan Muria, tetapi sebagian, tidak keseluruhan,” ungkap Rima.
Jumlah titik yang diusulkan di Desa Gondoharum lebih banyak. Terdapat delapan titik yang terdiri atas tujuh lokasi permukiman dan satu lokasi berupa jalan umum.
Rima menjelaskan, proses identifikasi juga dilakukan terhadap sejumlah lokasi lain yang terlihat dalam peta. Namun tidak semua lokasi akhirnya diajukan.
Di Desa Tanjungrejo, misalnya, terdapat titik yang dalam peta terlihat telah dimanfaatkan. Setelah dilakukan pemeriksaan langsung, kondisi di lokasi hanya berupa gubuk sehingga tidak dimasukkan dalam daftar usulan.
Selanjutnya, apabila hasil verifikasi dan kajian menyatakan lokasi yang diajukan memenuhi ketentuan, proses dapat dilanjutkan dengan pengecekan dan pengukuran bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Lahan yang telah memiliki sertifikat nantinya dapat diproses sesuai mekanisme untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. Sementara lahan yang belum memiliki sertifikat berpotensi mengikuti tahapan sertifikasi melalui program PPTPKH.
Rima mengatakan, penataan diperlukan bukan hanya untuk menyesuaikan data administrasi dengan kondisi di lapangan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Biar jelas status hukumnya, sehingga tidak terjadi perselisihan atau sengketa di kemudian hari,” pungkasnya.***
