DPRD Kudus juga berkomitmen mengawal agar anggaran yang telah disusun benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan dan dapat direalisasikan tepat waktu.
Selain itu, sinkronisasi program pemerintah daerah dengan kebijakan nasional juga menjadi perhatian. Termasuk program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG), agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penganggaran maupun pelaksanaannya.
“Kuncinya bukan hanya APBD selesai tepat waktu, tetapi juga bagaimana anggaran itu segera dilaksanakan, tepat sasaran, dan memberikan dampak bagi masyarakat Kudus,” tegasnya.
Sementara itu, dalam rapat paripurna penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris memaparkan sejumlah strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mengoptimalkan belanja pemerintah.
Dalam RAPBD 2027, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kudus direncanakan mencapai Rp778,82 miliar atau sekitar 41,80 persen dari total pendapatan daerah.
Peningkatan PAD tersebut akan ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Pemerintah juga akan melakukan pemutakhiran data potensi pendapatan, optimalisasi aset daerah, serta memperluas transaksi non-tunai.
“Upaya peningkatan PAD sedapat mungkin tidak dilakukan dengan menaikkan tarif agar tidak menambah beban masyarakat,” kata Sam’ani.
Selain itu, pemerintah daerah akan memperkuat pengelolaan piutang serta meningkatkan koordinasi pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
Sam’ani juga menekankan bahwa peningkatan pendapatan harus diimbangi dengan kualitas belanja daerah. Anggaran perlu diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas, termasuk dukungan terhadap kesejahteraan guru swasta dan madrasah,” tandasnya.***
