“Setiap puskesmas dapat menerima sampel untuk dilakukan pengecekan, apakah sudah layak atau belum. Ini bagian dari evaluasi berkelanjutan,” tambahnya.
Untuk lokasi yang dinilai terlalu dekat dengan sumber pencemar, DKK telah menerbitkan nota dinas sebagai rekomendasi relokasi.
Nota tersebut ditujukan kepada koordinator wilayah sebagai perwakilan pelaksana program di tingkat pusat agar segera mengambil langkah penyesuaian.
“Kami menyarankan agar lokasi yang tidak memenuhi radius aman segera dipindahkan. Ini demi menjaga kualitas layanan dan melindungi kesehatan masyarakat,” tegas Hakam.
Hingga saat ini, sejumlah SPPG masih dalam proses evaluasi ulang dan belum diizinkan beroperasi secara penuh.
DKK Kudus menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan ketat demi memastikan seluruh layanan pemenuhan gizi berjalan sesuai standar kesehatan yang telah ditetapkan. ***
