“Belum penataan, sarpras. Tahun ini kita ada anggaran sedikit juga untuk membangun pintu gerbang dan pagar,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Terban, Supeno mengatakan bahwa sampai saat ini Disbudpar memang masih menyewa lahan desa untuk Museum Purbakala Patiayam. Biaya sewa yang dibebankan sekira Rp 31 juta pertahun dan masuk dalam Pendapatan Asli Desa (PAD) Terban.
“Dulu Rp 15,5 juta, per 2022 naik jadi Rp 31 juta, itu masuk PAD,” katanya.
Terkait dengan rencana Disbudpar yang ingin mengakuisi lahan tersebut, Supeno menyebut harus dirapatkan dulu bersama pemdes dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Katanya, lahan tersebut tidak bisa dibeli, tetapi menggantinya dengan lahan lain yang seluas lahan tersebut.
“Kalau diakuisi, itu kan perlu dibahas dengan BPD, pemdes, jadi tidak serta merta saya putuskan sendiri. Diganti boleh tinggal teknisnya di kabupaten gimana,” tuturnya. ***
