Mengapa demikian, Arief menjelaskan bahwa jalan provinsi bukanlah kewenangan kabupaten. Sebab itu pihak kabupaten tidak berani ikut campur jauh-jauh.
“Kalau ada audit dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) kami yang kena. Jadi itu merupakan tanggung jawab balai besar pelaksanaan jalan nasional, provinsi,” ungkap Arief.
Masih terkait jalan rusak, depan kampus IAIN Kudus juga ada. Merupakan jalan kabupaten, Dinas PUPR telah melakukan penambalan sementara di ruas jalan rusak di wilayah tersebut.
“Depan IAIN Kudus sudah kami lakukan penanganan darurat,” kata Arief.
Di sisi lain, sejak Sabtu 4 Maret 2023 lalu Dinas PUPR Kudus telah melakukan penambalan sejumlah ruas jalan kabupaten yang rusak. Proses penambalan jalan ini pun akan terus dilakukan hingga semua ruas jalan yang menjadi tanggungjawab kabupaten terselesaikan.***
