Pihaknya pun menugaskan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus untuk melakukan checking dan pemantauan secara intensif.
“Tim verifikasi Disbudpar yang melakukan checking, memantau ada perkembangan (wisata) atau tidak, paling tidak enam bulan sekali,” ucapnya.
Niat itu pun langsung direspon Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disbudpar Kudus, Mutrikah. Menurut Mutrikah, pencabutan SK desa wisata tidak serta merta akan langsung dilakukan mendadak.
Disbudpar sendiri menyadari, bahwa pokdarwis memiliki kesibukan masing-masing di luar pengembangan wisata desa. Terlebih pokdarwis tidak mendapatkan upah dalam upaya memperkenalkan desa wisata tersebut.
“Kami akan selalu mengadakan pembinaan, yang bisa kita perbarui, kita perbarui. Selama mereka masih bisa kita ingatkan, kita dampingi, tentunya akan kita lakukan. Jadi tidak serta merta mencabut SK desa wisatanya,” jelas Tika.
Tika berharap seluruh desa wisata di Kudus bisa terus berupaya memajukan potensi wisata yang dimiliki. Disbudpar Kudus pun akan terus memberikan pembinaan dan dukungannya untuk pengembangan tiap-tiap desa.***
