Sementara itu, salah satu penggugat Intan Permata Dewi mengatakan bahwa total kerugian materiil maupun inmateriil atas penundaan pelantikan sebanyak Rp 1,3 miliar.
“Ini mewakili teman-teman perades terpilih 143 orang yang belum dilakukan pelantikan, kami menuntut hak kami atas kewajiban yang kami laksanakan,” kata Intan didampingi kuasa hukumnya.
Bahwa akibat penerbitan surat himbauan nomor 141/3111/13.03/2023 secara yuridis, dikatakan Intan melanggar surat keputusan Bupati Kudus nomor 141/278/2022 tentang perubahan atas lampiran II keputusan bupati nomor 141/196/2022 tentang pemberian izin serta penetapan desa-desa penyelenggara dan jadwal pengisian perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus tahun 2022 tanggal 1 Desember 2022 terkait pelaksanaan tahapan-tahapan seleksi Kepala Desa yang dijadwalkan.
Di mana untuk tahap akhir adalah pengangkatan, pelantikan, dan sumpah janji perangkat desa dijadwalkan paling lama tanggal 31 Maret 2023.
Selain itu, juga ada dasar yang kuat dalam hukum administrasi yakni asas Presumptio Iustae Causa, yang menyatakan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan pejabat harus dianggap benar menurut hukum dan harus dilaksanakan terlebih dahulu.
Meskipun terdapat adanya keberatan dari pihak lain dan adanya gugatan di pengadilan yang masih berjalan, terkecuali perkara gugatannya telah berkekuatan hukum tetap.
“Ini adalah langkah pertama kali melakukan gugatan secara perdata kepada Djati Solechah. Apabila hasil dari proses gugatan perdata ini tidak diindahkan maka akan kami lanjutkan melalui upaya hukum baik pidana khusus ataupun umum,” ucapnya.
Intan juga telah mengantongi sejumlah bukti terkait proses Perades yang tak kunjung menunjukan titik terang.
Diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu, Plt Kepala Dinas PMD Kudus Djati Solechah mengatakan bahwa surat himbauan penundaan pelantikan tanpa minta izin bupati terlebih dahulu. Alasannya karena hal itu sudah wilayah teknis Dinas PMD.
“Saya memang tidak izin Bupati Kudus terlebih dulu saat membuat SE penundaan pelantikan perades. Saya juga sudah dipanggil oleh bupati dan saya jelaskan apa adanya alasan pembuatan SE tersebut. SE itu juga saya tembuskan ke Bupati Kudus, Inspektorat dan Kabag Hukum,” ungkap Djati beberapa waktu lalu.**
