Untuk mengatasi kendala tersebut, BPS Kudus mengharapkan dukungan dari pemilik maupun pengelola rumah kos. Pemilik kos dinilai dapat membantu memberikan informasi mengenai waktu keberadaan penghuni sehingga petugas lebih mudah melakukan kunjungan.
“Kami meminta kerja sama para pemilik kos untuk membantu mengoordinasikan penghuni. Misalnya, pemilik kos bisa menanyakan kepada anak-anak kos biasanya ada di tempat sekitar pukul berapa,” jelasnya.
Jika memungkinkan, lanjut Eko, para penghuni dapat dikoordinasikan untuk berada di tempat pada waktu tertentu. Dengan demikian, petugas dapat melakukan pendataan secara lebih efisien sekaligus mengurangi kemungkinan adanya sasaran yang belum ditemui.
BPS Kudus juga akan berkomunikasi dengan petugas yang bertugas di wilayah dengan banyak rumah kos dan perumahan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan proses pendataan dapat ditindaklanjuti di lapangan.
Eko menegaskan bahwa penghuni kos yang berasal dari luar Kudus tetap perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan sensus. Status sebagai pendatang tidak membuat mereka luput dari proses pendataan apabila masuk dalam sasaran Sensus Ekonomi 2026.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kudus masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026. BPS mengimbau penghuni kos, baik mahasiswa maupun masyarakat dari luar daerah, untuk memberikan informasi yang diperlukan ketika didatangi petugas.***
