Tulus menjelaskan bahwa ketidakhadiran tanpa absensi akan berdampak pada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bentuk penegakan disiplin sekaligus memberikan efek jera kepada ASN yang tidak mematuhi aturan kehadiran.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa jumlah pelanggaran yang terjadi relatif kecil dan telah ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD. Sebagian besar kasus yang ditemukan hanya berupa ketidakhadiran atau kelalaian absensi dalam satu hari kerja.
“Tapi tidak banyak dan sudah dikonfirmasi oleh kepala OPD masing-masing. Ada akumulasi tiga hari dan seterusnya itu nanti ada pendisiplinan, tapi rata-rata mereka hanya satu hari,” jelasnya.
BKPSDM juga mencatat bahwa beberapa ASN yang melakukan pelanggaran berasal dari sektor pendidikan. Namun, kasus-kasus tersebut masih tergolong ringan dan belum masuk dalam kategori pelanggaran disiplin yang memerlukan pemeriksaan mendalam.
“Kalau yang seperti itu belum masuk kategori, kan ada pemeriksaan. Rata-rata ini memang belum absen sekali. Ini PNS. Kalau PPPK belum menemukan karena mereka juga takut. Kita berharap malah semua tidak ada pelanggaran,” pungkas Tulus. ***
