Anggota KPU Jawa Tengah, Akmaliyah menjelaskan bahwa putusan MK ini menuntut kesiapan ekstra dari KPU.
Dengan Pemilu Nasional akan digelar pada tahun 2029 dan Pemilu Lokal paling cepat pada 2031, KPU Jateng telah menyiapkan langkah strategis, termasuk pemutakhiran data pemilih dan peningkatan kapasitas SDM.
“Kesiapan penyelenggara dan dukungan semua pihak sangat menentukan kualitas demokrasi,” jelasnya.
Dari sisi pengawasan, Agustinus Eko Rahardjo atau “Mas Jojo” mengingatkan bahwa Bawaslu tidak hanya berperan saat pemilu berlangsung, tetapi harus secara aktif menjaga kualitas demokrasi di luar masa kontestasi.
“Bawaslu harus selalu hadir di ruang publik,” tegasnya.
Sementara itu, Anik Sholihatun menyoroti perlunya rekayasa konstitusional untuk mengatur masa transisi jabatan, agar tidak menimbulkan persoalan legitimasi.
Ia juga memperingatkan potensi politisasi jika opsi penunjukan penjabat kepala daerah diambil.
Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai unsur dari legislatif, akademisi, hingga masyarakat sipil ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan komitmen bersama untuk menjaga demokrasi yang bermartabat.***
