“Program MBG ini merupakan prioritas Bapak Presiden. Karena itu, Kementerian kami berada dalam posisi mendukung pelaksanaannya,” ujarnya.
Menanggapi sejumlah insiden keracunan makanan yang menimpa peserta didik di beberapa daerah, Prof Mu’ti menyampaikan keprihatinannya.
“Kami menyampaikan keprihatinan atas terjadinya peristiwa keracunan itu. Kami sudah beberapa kali rapat lintas kementerian untuk memperbaiki pelaksanaan MBG agar aman dan dapat terlaksana sesuai harapan Bapak Presiden,” ujarnya.
Dalam konteks itu, konsep “school kitchen” dinilai juga bisa menjadi alternatif yang lebih terkendali karena pengawasan bisa dilakukan langsung di satuan pendidikan.
Prof Mu’ti juga mengingatkan bahwa pelaksana utama program MBG adalah Badan Gizi Nasional (BGN). Adapun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki dua peran penting, yakni sebagai penerima manfaat dan mitra pelaksana di sekolah-sekolah.
“Targetnya secara bertahap program ini akan memberi manfaat bagi sekitar 55 juta murid di seluruh Indonesia. Kementerian kami berperan sebagai mitra pelaksana di sekolah,” tuturnya. ***
