“Nanti PMK tidak boleh untuk pembangunan jalan dan perlengkapan lainnya, bisa jadi tahun ini zonk, tidak ada pembangunan jalan. Apalagi di kondisi hujan, banyak jalan yang rusak. Takut kami ada perubahan PMK dan tidak boleh untuk pembangunan infrastruktur,” jelas Masan melanjutkan.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Pj Bupati Kudus Muhammad Hasan Chabibie menjelaskan bahwa setelah penyelenggaraan Pemilu di Kudus, pihaknya telah menginstruksikan kepada OPD di Kudus untuk melakukan percepatan program-program yang ada di Pemerintah Kabupaten Kudus, terutama yang berurusan dengan pelayanan publik.
“Sehingga kemudian apa yang menjadi PR-PR kita di pemerintah kabupaten bisa segera diselesaikan,” kata Hasan usai menghadiri kegiatan di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kudus pada Jumat, 1 Maret 2024.
Hasan mengatakan telah mengetahui bahwa program-program Pemkab Kudus yang bersumber dari APBD 2024 sudah disahkan pada November 2023 lalu.
“Ini hanya masalah waktu saja. Teman-teman (OPD) hari ini semua sudah di level perencanaan, sepertinya sudah selesai semua, tinggal nanti pengadaannya, implementasinya serta dampak yang kemudian bisa dirasakan setelah aktivitas ini (realisasi anggaran) apakah betul-betul mampu menjadi solusi terhadap aktivitas yang ada di Kudus ini,” jelas Hasan.
Secara prinsip, Hasan melanjutkan, semua kegiatan di dinas akan dilakukan percepatan dalam merealisasikan setiap programnya. Baik itu yang berkaitan dengan infrastruktur, sosial, pendidikan, kesehatan, serta lainnya. Hasan pun akan segera melakukan koordinasi untuk melakukan percepatan realisasi anggaran agar bisa maksimal.
“Sebetulnya sudah bisa mulai dieksekusi, gak harus kapan, karena anggarannya sudah ready, tinggal nanti bisa mulai dijalankan,” tegas Hasan Chabibie.***
