“Kalau dihitung-hitung ini kan baru dua bulan kerja setelah dilantik (PPPK paruh waktu), ya mungkin sekitar Rp 500 ribu-an,” ucap Bupati.
Kendati telah mendapat alokasi THR dari pemkab, Sam’ani mengaku tetap menginstruksikan kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendonasikan sebagian THR-nya untuk PPPK Paruh Waktu dan outsourching.
“Tidak hanya ASN, kami (Bupati dan Wakil Bupati) juga akan berdonasi untuk THR PPPK paruh waktu dan outsourching, untuk tambahan mereka,” tambahnya.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Djati Solechah menambahkan bahwa penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN atau gaji ke-13 akan disalurkan selambatnya pada 14 Maret 2026. Sedangkan, untuk TPP THR ASN akan disalurkan paling lambat 17 Maret 2026.
“Kemarin kita sampaikan tidak ada THR (untuk PPPK Paruh waktu), setelah ada PP di situ ternyata bisa dialokasikan untuk PPPK paruh waktu. PNS juga sanggup berdonasi suka rela, jadi untuk membantu (PPPK paruh waktu),” katanya. ***
