Termasuk pendampingan kepada sejumlah pelaku yang juga masih anak-anak.
“Apalagi kasus ini sudah masuk ke dalam ranah hukum. Sesuai peraturan, khususnya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terduga pelaku anak perlu mendapat pendampingan khusus,” terangnya.
Penyebab kematian korban diketahui karena suspect typhoid dan ensefalopati atau peradangan otak akibat komplikasi tifus serta suspect episode depresi atau gangguan kejiwaan yang bisa diakibatkan karena komplikasi demam tifus.
DPR berharap masalah ini menjadi evaluasi bagi seluruh pemangku kebijakan untuk memastikan terciptanya ruang aman, nyaman, dan bebas perundungan bagi semua anak Indonesia.
“Sangat ironis di saat menjelang Hari Anak Nasional, peristiwa perundungan seperti ini kerap kali terjadi. Ini harus menjadi perhatian serius berbagai pihak agar peristiwa ini tidak boleh terjadi lagi,” tegas Ace.
Polisi sendiri sudah bergerak menangani kasus perundungan yang menimpa PH.
Selain KPAID Tasikmalaya, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat juga ikut memantau kasus bullying tersebut.
“Kami berharap permasalahan bullying terhadap anak PH diselesaikan dengan seadil-adilnya, sambil memperhatikan kondisi kejiwaan terduga pelaku anak,” tegasnya.
Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kekerasan pada anak di 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, tahun 2020 ada 11,279 kasus, dan 12,566 kasus hingga data bulan November 2021.
Kasus yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual sebesar 45 persen, kekerasan psikis 19 persen, dan kekerasan fisik sekitar 18 persen.
Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan anak mengingatkan pemerintah untuk memberi perhatian lebih terhadap kasus kekerasan kepada anak.
“Kami harap Hari Anak Nasional menjadi pengingat betapa banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang sebenarnya bisa dicegah dan dikurangi jika ada antisipasi yang baik. Jadi diperlukan tindakan konkret karena betapa pentingnya perlindungan pada anak,” tutup Ace.***
