Lalu di tengah percakapan di dalam rumah teman, 4 orang tersebut didatangi kembali oleh pelapor yang melarang penempelan stiker bersama teman-temannya kemudian tas dari 4 orang itu digeledah dan ditemukan sejumlah stiker dukungan untuk palson 02 dan sejumlah uang Rp 50 ribu.
Menurut Minan, setelah dilakukan rapat koordinasi dengan sentra Gakkumdu, kepolisian hingga kejaksaan, stiker tersebut tidak berisi ajakan untuk memilih paslon tertentu. Namun berisi pernyataan bahwa pemilih rumah akan memilih paslon tertentu dalam Pemilihan Serentak 27 November 2024 mendatang.
“Di lihat dari sisi bahasanya yang menyatakan tanggal 27 November keluarga ini akan memilih ini, berarti itu pernyataan orang yang bersangkutan, yang punya rumah sendiri, bukan paslon atau orang perorangan yang meminta untuk mereka memiliki atau mengajak, kan tidak,” terang Minan.
“Jadi tidak ada pelanggaran (termasuk politik uang),” tegas Minan.
Dirinya juga memastikan, stiker merupakan bagian dari bahan kampanye, sehingga bisa diberikan.
Minan menganalogikan, pemberian stiker dengan uang seperti halnya kampanye menggunakan media alat transportasi seperti mobil.
Ketika ingin kampanye di mobil, pasti ada “uang sewa tempat” yang diberikan ke pemilik kendaraan. Sehingga pemilik kendaraan memiliki haknya untuk menerima atau tidak.
Namun untuk peristiwa penempelan stiker di rumah-rumah warga dan disertai uang Rp 50 ribu, Minan tidak bisa memutuskan bahwa itu termasuk semacam “uang sewa” atau tidak.
Di sisi lain, saat ini pihak Bawaslu Kudus juga disibukkan dengan adanya informasi dari masyarakat terkait bagi-bagi beras yang bungkusnya bertuliskan nama paslon nomor urut 02, Hartopo-Mawahib.
“Kemarin sudah kita bahas, masih butuh bukti-bukti lagi. Jangan sampai sudah diregister ternyata mentah (tidak ada bukti kuat). Hal ini sudah kita bahas dengan Sentra Gakkumdu dan ada yang perlu dilengkapi,” ungkapnya. ***
